Mulai senin (30/8) sekolah tatap muka kembali dimulai seiring dengan penurunan level (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) PPKM menjadi level 3 di beberapa daerah khususnya di Ibukota. Hal ini tentu disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat yang mulai jenuh dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun tidak semua orang setuju akan keputusan ini. Masih ada pro kontra yang terjadi di masyarakat.
Masyarakat yang setuju kebanyakan beranggapan bahwa PJJ sudah berlangsung terlalu lama dan cenderung tidak efektif. Sesuai dengan keterangan Menteri Pendidikan bahwa PJJ yang sudah terlalu lama ini bisa saja mengganggu perkembangan psikologis anak. Belum lagi pembelajaran yang kurang efektif karena hanya berkutat pada pemberian tugas saja yang belum tentu dikerjakan sendiri oleh siswa. Kenyataannya di lapangan masih banyak siswa yang mengandalkan pengerjaan tugas kepada orang tua atau saudara. Selain itu karena tidak meratanya akses internet di indonesia juga membuat PJJ berjalan tidak efektif. PJJ juga dapat menyebabkan kemunduran dalam bidang pendidikan di Indonesia jika terlalu lama dijalankan. Karena alasan-alasan itulah banyak yang mendukung pembelajaran tatap muka segera diadakan.
Disisi lain pada pihak yang kontra menilai bahwa pembukaan sekolah masih terlalu tergesa-gesa. Mengingat proses vaksinasi yang belum sesuai target untuk mencapai herd immunity. Selain itu tes rapid ataupun PCR juga tidak diwajibkan untuk mengikuti proses pembelajaran, hanya didasari keyakinan bahwa siswa dan guru sehat. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan klaster baru COVID-19. Meski prokes sudah dilalukan sedemikian rupa, beberapa pihak yang kontra menganggap bahwa prokes hanyalah formalitas dan seringkali abai pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat kita lihat sendiri disekitar kita bahwa kenyataannya masih banyak yang memakai masker hanya karena takut terkena razia.
Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan memang memberikan hak kepada orang tua untuk tidak mengijinkan anaknya untuk sekolah tatap muka. Ini tentu juga merupakan angin segar bagi para orang tua yang masih khawatir akan penularan COVID-19. Kebanyakan sekolahpun masih melaksanakan pembelajaran tatap muka ini dengan metode blended learning atau hanya 50% siswa yang berangkat karena keterbatasan infrastruktur untuk membuat siswa dapat berjaga jarak. Namun belum tentu pada pelaksanaannya siswa dapat tertib dalam menjaga jarak. Dan penggunaan maskerpun bisa jadi hanya formalitas tanpa menutupi hidung dan kulut dengan sempurna.
Semua pihak tentu menginginkan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Sekolah tatap muka memang bagaikan buah simalakama yang jika dilakukan ataupun tidak sama sama memiliki resiko yang besar. Tentunya pemerintah kini mencoba mengambil keputusan dengan kemungkinan resiko terendah. Kita sebagai masyarakat kini harus mendukung dengan kembali beradaptasi dengan kebiasaan baru dan menjalankan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Kita semua tentunya ingin pandemi ini segera berakhir. Jangan sampai sekolah tatap muka menjadi boomerang bagi kita. Jangan terlalu sombong sehingga mengabaikan protokol kesehatan.
Memang pemberlakuan sekolah tatap muka ini masih perlu dikaji lagi. Namun, mengingat ketidakefektifan PJJ menuntut pemerintah segera mengambil keputusan. Baik dari pihak pro dan kontra tidak ada yang bisa disalahkan karena mereka ada pada situasi dan kondisinya masing-masing. Sehingga ijin orangtua sejauh ini masih menjadi jalan keluar yang paling baik dari masalah ini. Pemberlakuannya di lapangan harus lebih dipermudah jika memang orangtua tidak mengijinkan. Selain itu protokol kesehatan juga harus dilaksanakan dengan ketat dan sungguh-sungguh apalagi perihal jaga jarak. Karena kita semua tentunya tidak ingin dengan dibukanya sekolah ini menyebabkan kasus corona meledak lagi seperti pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Juni lalu.

http://m.harianmomentum.com/read/36175/harian-momentum-edisi-2-september

Halaman 9

https://drive.google.com/file/d/1FCg6XwqmBOIpahaij1vwSVxY5J3-Dg2p/view?usp=drivesdk